The Way of Changes

explain the world by words

Budaya Politik Oposisional

Budaya Politik Oposisional dalam  Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi pada umumnya dimaknai sebagai menyediakan sarana bagi warga negara dalam berbagai bidang untuk menyuarakan kepentingannya, terlibat dalam pengembilan keputusan, dan sekaligus melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Dalam tradisi liberal demokrasi merujuk pada tiga hal yang paling elementer: partisipasi, kompetisi dan liberalisasi. Ketiganya dilembagakan dalam bentuk pemilihan umum dan badan perwakilan. Dalam masa demokrasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan merupakan salah satu karakteristiknya. Pada tataran praktisnya, kebebasan berpendapat dalam masyarakat serta kebebasan memperoleh informasi dijamin oleh pemegang kedaulatan. Maka tidak merupakan suatu hal yang salah apabila demokrasi diidentikan sebagai suatu era dimana kebebasan dalam masyarakat sangat dijunjung tinggi.

Indonesia merupakan negara yang telah mengalami suatu transisi dari pemerintahan yang otoriter, berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, menuju pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pengalaman berada di bawah kekuasaan pemerintahan otoriter tentunya memberikan suatu impresi sendiri bagi warga negaranya. Perubahan signifikan yang terjadi menuju sistem pemerintahan demokratis tentu saja melahirkan suatu euphoria tersendiri dalam masyarakat. Dari yang semula mengalami pengekangan dalam berekspresi menyampaikan pendapat, menjadi kebebasan berpendapat yang dijamin keberlangsungannya. Dampak yang ditimbulkan adalah kebebasan yang sangat luas dalam masyarakat untuk berekspresi mengemukakan pendapat serta berpartisipasi. Beragam saluran dimanfaatkan, seperti partai politik, organisasi massa, maupun media massa. Berbagai hal boleh dikritisi termasuk yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan public. Sehingga partisipasi yang cukup besar tidak hanya hadir dalam bentuk yang konstruktif, tetapi juga destruktif. Hal inilah yang dapat kita kategorikan sebagai ekses dari transisi demokrasi di Indonesia.

Bagi sebagian elit politik, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem berkompetisi untuk mendapatkan power secara bebas dan kontinu termasuk didalamnya untuk menggulingkan “bad rulers” dalam lingkup negara ataupun pemerintahan[1]. Salah satu ciri khas dari demokrasi adalah pergantian pemimpin politik secara berkala dan bebas dalam arti setiap insan politik dapat meraihnya, bukan menggunakan demokrasi untuk meligitimasi kekuasaanya, seperti yang dilakukan pemerintahan otoriter Orde Baru. Seiring dengan berjalannya demokratisasi di Indonesia, secara prosedural melaksanakan Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR dan membentuk suatu pemerintahan. Tentu saja dalam Pemilu ini tidak semua partisipasi dan aspirasi masyarakat dapat terwakili.

Untuk menghindari sentralisasi kekuasaan pada sebagian kecil elit, dibutuhkan kekuatan pengontrol dan penyeimbang. Secara teoritis dalam pemerintahan demokratis, DPR yang menjalankan peran tersebut. Namun, bila melihat apa yang terjadi di Indonesia paska Pemilu 2009 ini, dimana semua kekuatan politik parpol besar merapat ke penguasa (pemenang Pemilu) maka secara politis sudah tidak ada lagi kekuatan oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan. Maka, yang akan terjadi adalah politik mayoritarian dimana hampir seluruh kekuasaan dalam negara berpusat pada sebagian kecil penguasa.

Lalu pertanyaan yang muncul dimanakah letak politik oposisi dalam demokrasi di Indonesia? Dalam tataran demokrasi, politik oposisi dikatakan mampu menempati ukuran tertinggi sebab mampu mencegah adanya ancaman mayoritarianisme. Adanya perwakilan politik tidak selalu berarti identik dengan penyerahan kedaulatan rakyat. Kita tahu bahwa perwakilan rakyat itu sifatnya temporer, sedangkan kedaulatan di tangan rakyat bersifat permanen dalam demokrasi. Sehingga pemberian suara dalam pemilihan umum bukanlah berarti penyerahan kedaulatan dari rakyat. Kritik dan oposisi harus selalu ada dalam kehidupan demokrasi. Walaupun selama ini belum ada pelembagaan oposisi sebagai bagian dari unsur demokrasi secara nyata. Padahal kita tahu dengan menjalankan demokrasi maka konsekuensinya adalah adanya oposisi sebagai pengawas yang independen.

Oposisi secara budaya sangat sulit hadir dalam kehidupan bangsa kita. Masyarakat kita selalu mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-harinya, yang juga berarti tidak member ruang yang luas bagi perbedaan pendapat dan oposisi untuk selalu hadir. Bagi mereka yang berbeda pendapat, berlawanan dengan suara mayoritas, atau berbeda posisi dengan penguasa sudah harus merasakan sanksi sosial terlebih dahulu, diasingkan dalam pergaulan atau dianggap sebagai paranoid. Oposisi dikaitkan dengan sifat antogonisme terhadap sistem yang berlaku. Carl Schmitt, seorang filsuf Jerman, menjelaskan antagonisme tidak sama dengan permusuhan pribadi yang bisa diselesaikan lewat jabat tangan. Demokrasi liberal adalah catatan sejarah kegagapan mengenali bentuk murni antagonisme. Bagi demokrasi liberal, masyarakat memerlukan konsensus kokoh, berbasis imparsialitas. Dan konsensus itu harus produk dari deliberasi rasional. Antagonisme menolak demokrasi liberal yang mengambil model deliberatif. Antagonisme bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan layaknya tawar-menawar harga di pasar. Antagonisme juga tidak bisa direduksi menjadi tabrakan kepentingan yang bisa dimusyawarahkan sebab struktur kawan-lawan tidak sama dengan struktur rekan-kompetitor atau teman-musuh. Konsensus dalam kerangka antagonisme selalu bercorak konfliktual[2]. Oleh karena sifatnya yang konfliktual tersebut maka bagi penguasa harus diminimalkan kehadirannya.

Meskipun budaya oposisi ini bertentangan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia budaya oposisi ini adalah nilai yang melekat pada demokrasi, jika demokrasi dimengerti sebagai transaksi politik yang sekuler, maka konsekuensinya setiap hasil transaksi terbuka untuk dipersoalkan ulang[3]. Oposisi dimaksudkan hadir untuk menjamin keterbukaan demokrasi dan memastikan bahwa monopoli kekuasaan atas dasar apapun tidak boleh terjadi. Sehingga terbukti bahwa politik berfungsi untuk menjaga netralitas ruang publik. Metodenya dapat dilakukan melalui penyediaan alternatif pandangan dan pemikiran untuk diuji secara rasional berdasarkan kekuatan argumentatif.

Disaat semua kekuatan partai politik berkumpul pada satu wilayah kekuasaan, maka oposisi dari masyarakat sipil perlu hadir lebih kuat lagi guna menghindari konformitas politik dan pengartikulasian kepentingan yang beragam menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan kekuasaan. Kondisi Indonesia saat ini adalah terkikisnya keragaman dan pluralitas visi politik, yang diharapkan dapat mendinamisasi hubungan eksekutif dan legislatif, hampir hilang karena kompromi imbalan kursi kekuasaann. Padahal tanpa hadirnya keragaman dan pluralitas politik dalam arena politik demokrasi, publik kehilangan kesempatan mengartikulasikan hasrat dan kehendak politiknya di hadapan aneka pilihan ideologi kerja yang beragam dari tiap kekuatan partai politik[4].

Jika kita melihat budaya oposisi sebagai suatu budaya politik, maka budaya oposisi belum menjadi bagian dari budaya politik Indonesia. Sebaliknya budaya sebagai ‘posisi’ (sebagai antonym dari istilah ‘oposisi’) sangat lebih diterima dalam masyarakat kita.  ‘Posisi’ jelas lebih menggiurkan dan dianggap menguntungkan dibanding ‘oposisi’. Entah apakah ‘posisi’ yang kelak diraih dan diduduki itu akan digunakan demi rakyat atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pribadi. Sebaliknya menjadi ‘oposisi’ dianggap sangat tidak menguntungkan, sangat berat dan jika strateginya tak tepat dapat menghancurkan diri sendiri.

Apabila mendengar kata oposisi, mungkin di antara kita ada yang menganggap itu adalah budaya Barat dan tidak mencerminkan budaya Indonesia. Hingga sebaiknya dihindari. Bangsa kita tak mengenal budaya oposisi dan lebih mengenal budaya gotong royong, musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks sejarah politik di Indonesia, kita memang tidak pernah berhasil membangun partai politik oposisi dalam arti yang sebenarnya. Daniel Dhakidae mengungkapkan bahwa partai oposisi itu adalah tradisi Inggris. Kita yang dijajah Belanda mewarisi tradisi Belanda yang meskipun pada saat pemilu masih ada yang saling jegal namun tetap saja akan rukun kembali. Dengan kata lain konsensus menjadi tujuan. Bangsa Indonesia pada dasarnya memang tidak mempunyai mental oposisi[5].

Kontrol terhadap kekuasaan secara prosedural dapat dilakukan melalui pemilu. Dalam konteks ini mengandalkan adanya kondisi rasionalitas di dalam masyarakat. Pemilu adalah kesempatan resmi untuk menguji ulang legitimasi kekuasaan. Ini memerlukan publik yang rasional, yang dapat melakukan evaluasi berdasarkan akal sehat seluruh penampilan politik kekuasaan. Dengan akal sehat publik akan terhindar retorika yang sekedar mengandalkan slogan dan permainan emosi semata. Oposisi dalam demokrasi dimaksudkan untuk mencegah demagogisasi politik, dan sebaliknya menjadi media pembelajaran bagi publik untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan suatu kalkulasi rasional. Secara kelembagaan, kondisi rasional bagi politik oposisi sudah tersedia dengan adanya distribusi kekuasaan kedalam lembaga-lembaga politik yang saling mengimbangi. Tetapi kondisi ini tetap rawan manipulasi karena kepentingan antar-elit dapat berkompromi untuk menahan tuntutan-tuntutan popular yang berasal dari luar struktur politik formal. Itulah sebabnya wilayah oposisi harus juga mencakup institusi-institusi independen yang tidak punya kepentingan langsung dengan kekuasaan, selain sekedar berusaha memelihara  kondisi rasionalitas di dalam masyarakat. Sehingga tidak ada alasan lain lagi untuk menolak oposisi, jika memang kita masih berpegang teguh pada demokrasi.

Masalah kemudian akan muncul jika sebuah pemerintahan transisi demokrasi tidak meletakkan dasar-dasar kebudayaan politik rasional, plural dan demokrastis secepatnya. Tidak adanya pengelaman politik plural selama masa otoritarianisme merupakan kekosongan yang sangat berbahaya bagi upaya demokratisasi, dan tentunya akan menimbulkan efek buruk bagi perkembangan politik selanjutnya. Fungsi dari oposisi dalam demokrasi, yakni bukan saja berarti pembenaran secara legal terhadap hak untuk mengkritik sebuah pemerintahan yang sah, tetapi juga diselenggarakan untuk menjamin rasionalitas dan partisipasi popular dalam pengambilan keputusan.

Tantangan bagi Indonesia menjadi semakin berat menyusul bergabung Indonesia ke dalam kelompok negara maju dan berkembang G-20. Negara-negara anggota G-20 tidak hanya maju dalam perekonomian tetapi juga dalam hal pemerintahan demokrasi. Hal ini mau tidak mau menjadi suatu dorongan bagi Indonesia. Termasuk dalam menumbuhkan budaya politik oposisi dalam masyarakatnya. Tentu saja secara konteks tidak bisa disamakan antara kondisi di Indonesia dengan di negara yang sudah hampir mapan demokrasinya, seperti Amerika Serikat atau Inggris (sesama anggota G-20). Di Amerika Serikat atau Inggris, masyarakat sipilnya sudah sangat kuat dan mengakar. Oposisi telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih terinstitusionalisasi ke dalam lembaga-lembaga seperti partai politik yang oposisi terhadap partai yang berkuasa.

Budaya oposisi dalam masyarakat dapat ditanamkan melalui berbagai saluran. Secara procedural dilakukan oleh partai politik. Partai politik juga bereperan untuk memberikan edukasi politik bagi konstituen maupun masyarakat, termasuk tentang budaya politik oposisi. Namun, di Indonesia partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga dibutuhkan ‘saluran lain’. Media massa dapat hadir untuk mengisi kekosongon fungsi partai politik tersebut. Selain melalui media massa, jalur pendidikan formal juga dapat menjadi wahana pembelanjaran politik bagi masyarakat. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intrakulikuler yang bersandar pada kurikulum pembelanjaran, maupun pada kegiatan ekstrakulikuler, yang lebih mengasah pada keterampilan dan kecakapan.


[1]S.N. Eisenstadt, Paradoxes of Democracy Fragility, Continuity, and Change, The Woodrow Wilson Center Press, Washington, 2003, p. 12

[2] Donny Gahral Adian, Antogonisme, Hakikat Politik, dimuat pada Kompas, 4 Februari 2008, dalam  http://opinibebas.epajak.org/politik-hukum/antagonisme-hakikat-politik-310/

[3] Lasse Thomassen,  Within the Limits of Deliberative Reason Alone: Habermas, Civil Disobedience and Constitutional Democracy, European Journal of Political Theory 2007

[4] Chantal Mouffe, Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, Political Science Series 2000, Institute for Advanced Studies, Vienna

[5] Daniel Dhakidae, Sosiologi Politik, 2000, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

February 25, 2010 Posted by | Sosiopolitic | Leave a comment

aku : wira

namaku wira dan aku bukan siapa-siapa, hanya mencoba mengenal dunia yang ‘katanya’ hampa.

June 29, 2008 Posted by | Personal | 1 Comment